Ketua Mahkamah Agung Ingatkan Hakim Tidak Neko-Neko

SUARA UTAMA, Batam – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengingatkan para hakim dan aparatur peradilan di Indonesia agar menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas sehari-hari, hal itu disampaikan dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial di hotel Best Western Premier Panbil kota Batam, Kamis (27/01/2022).

Menurut Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, hakim dan aparatur di pengadilan tidak neko-neko dalam melaksanakan tugasnya, seperti menerima suap dan bermain-main dalam menerapkan perkara.

“Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada oknum hakim dan panitera pengganti di PN Surabaya baru-baru ini mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia, saya minta jangan neko-neko dan bermain-main perkara, jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga,” papar Ketua MA kepada suarautama.com.

Dengan demikian kata Ketua MA, pimpinan dan atasan langsung di lembaga peradilan berperan penting dalam mengawasi dan membina bawahannya, termasuk para hakim dan pegawai. Pengawasan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 dan butir 4 Maklumat Ketua MA Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Bunyi Maklumat tersebut yaitu:

“Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.”

Di tempat terpisah, Perkumpulan Paralegal Indonesia (PPI) menyambut baik pernyataan Ketua MA tersebut, menurut ketua PPI Sumatera Utara Alim Thonthowi, SHI, MH, integritas aparatur peradilan harus dijaga dalam melayani masyarakat pencari keadilan, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di PN Surabaya diharapkan tidak terulang lagi.

“Seharusnya tidak terjadi lagi saat lembaga peradilan berlomba-lomba mencapai prestasi, tapi namanya oknum pasti ada, bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga penegak hukum lainnya juga sering terjadi, ini sangat menghambat proses pelayanan prima,” ujar Alim kepada suarautama.com.

Editor : Mas Andre Hariyanto