Kebutuhan dan Keinginan akan Koperasi Syariah

 

Oleh : Muhammad Taufik

Mahasiswa Pasca sarjana Ekonomi Syarian IAIN Bukittinggi & Praktisi dan pengamat perkoperasian Syariah

Pendahuluan

SUARA UTAMA – Sebagaimana yang kita ketahui bahwa koperasi adalah suatu lembaga usaha yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang menjadi anggota dan saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

BACA JUGA : GEMPA Pasaman Barat, BMKG Catat Terjadi 23 Gempa Susulan Pasca Gempa 6.1M

Koperasi sebagai sebuah lembaga usaha juga diatur oleh undang-undang pemerintah dalam hal pembentukan dan pelaksanaan usahanya, undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat ( 1 ) menyatakan  bahwa perekonomian  Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, selanjutnya penjelasan dalam pasal 33 ini antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang dan usaha yang sesuai  untuk memenuhi amanat undang-undang itu adalah Koperasi, penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi  baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Sebagai sebuah Negara dengan penduduk yang mayoritas beragama islam maka system perekonomian Indonesia juga dipengaruhi  secara dominan oleh system perekonomian dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri, Essensi yang mendasar dari ekonomi islam ini adalah bahwa seluruh asset dan sumber daya yang dipergunakan dalam seluruh aktifitas ekonomi  sebenarnya milik Allah semata, bukan kepunyaan kita, Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola  Alam dan isinya sesuai dengan kehendaknya.

BACA JUGA : Al – Qur’an Petunjuk Jalan Lurus dan Penyelamatan Dunia Akhirat

Maka secara prinsip, ekonomi islam mengatur ketentuan bahwa :

  1. Kekayaan adalah amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak.
  2. Manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
  3. Manusia sebagai hamba Allah juga berperan sebagai khalifah Allah yang berkewajiban memakmurkan bumi.
  4. Pelarangan memakan harta secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka.
  5. Penghapusan terhadap transaksi yang diliputi maisir ( Judi ) , Gharar ( Ketidak jelasan ), haram, zalim, Risywah( sogok ) dan Riba ( bunga )
  6. Penolakan terhadap monopoli.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa islam merupakan agama yang komprehensif  yang mengatur kehidupan dalam bentuk  ritual ( ibadah ) maupun kegiatan sosial ( Muamalah ) yang bersifat universal. Sebagai system universal dapat diterapakan dalam setiap  waktu dan tempat, ketentuan muamalah yang menjadi aturan ( rule of game ) dalam menata kehidupan manusia tentunya juga bersifat universal.

Foto Pamflet : Ingin kegiatan anda masuk media massa/terbit di berita/Jasa Kepenulisan dan Press Release di Redaksi SUARA UTAMA/Silakan kontak 081232729720/Suara Utama
Foto Pamflet : Ingin kegiatan anda masuk media massa/terbit di berita/Jasa Kepenulisan dan Press Release di Redaksi SUARA UTAMA/Silakan kontak 081232729720/Suara Utama

Dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan  termasuk dalam hal ini koperasi itu sendiri, maka apabila dalam kesepakatan bersama antara pemilik dan pelaksana kebijakan lembaganya  sendiri menginginkan prinsip dan konsep syariah sebagai jati diri lembaganya maka prinsip dan konsep syariah inilah yang menjadi landasan utamanya sebagai suatu aturan yang mesti dijalani dan dipedomani , sebagai contoh ketentuan- ketentuan dasar dalam ekonomi seperti pelarangan Riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, sewa menyewa , pengenaan Zakat , Dll nya. Variabel2 ini merupakan instrument-instrumen untuk  melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam suatu Akad  seperti mudharobah, murabahah, hiwalah, Al-qard dan yang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akad adalah kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan  dan syarat-syarat yang harus dipenuhi  dan mendasari hubungan  atau transaksi ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam suatu system termasuk didalamnya system ekonomi  , nah dalam praktek operasionalnya lembaga keuangan Syariah atau  koperasi  yang berlandaskan syariah, seluruh prinsip dan akad diatas dirumuskan dan dikembangkan  dalam sebuah produk  yang secara garis besar dapat dikelompokan  dalam dua bagian yaitu simpanan dan pembiayaan.

Foto: Muhammad Taufik, Mahasiswa Pasca sarjana Ekonomi Syarian IAIN Bukittinggi & Praktisi dan pengamat perkoperasian Syariah/Suara Utama
Foto: Muhammad Taufik, Mahasiswa Pasca sarjana Ekonomi Syarian IAIN Bukittinggi & Praktisi dan pengamat perkoperasian Syariah/Suara Utama

Perkembangan Koperasi Syariah.

Perkembangan koperasi syariah sendiri diindonesia  tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia,nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan , kekeluargaan dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan masyarakat kecil. Konsep koperasi sendiri seperti yang sudah dikemukakan oleh Muhammad Hatta sangat sesuai dengan apa yang ada dalam Ajaran Islam.

Tujuh nilai koperasi yang dikemukakan oleh Muhammad hatta yang selaras dengan islam  tersebut adalah : keanggotaan koperasi yang terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota yang demokratis,partisipasi ekonomis anggota,Otonomi dan kebebasan pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas, . dalam islam sendiri landasan yang selaras dengan nilai –nilai koperasi ini dapat ditemukan dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi “ tolong-menolonglah ( bekerjasama ) kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling bekerjasama dalam  dosa dan permusuhan.

Foto: Pamflet Poster Redaksi Suara Utama/Yuk Gabung Jadi Jurnalis – 081232729720
Foto: Pamflet Poster Redaksi Suara Utama/Yuk Gabung Jadi Jurnalis – 081232729720

Koperasi syariah adalah koperasi yang seluruh aspek kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah islam itu sendiri, nilai tambah utama koperasi syariah  terletak pada  system bagi hasil, dimana system ini lebih menekankan kepada aspek kemitraan yang bersifat saling menguntungkan dan tidak merugikan sehingga sesuai dengan nilai keadilan yang dianut dalam islam itu sendiri selanjutnya  pembiayaan  kebutuhan  anggota  terhadap barang dengan sistem  jual beli , hal ini dilakukan karena dalam islam itu sendiri dinyatakan bahwa pinjam-meminjam dengan system bunga adalah riba, dan hukumnya haram, sementara yang dibolehkan dan halal dilakukan adalah Jual beli.

BACA JUGA : Salah satu Lembaga Terbaik di Zaman Covid-19, AR Learning Center Besutan Mas Andre Hariyanto Paling Laris Manis

Dalam perkembangannya realitas  memperlihatkan koperasi hingga kini masih memprihatinkan, dari 140 ribu kurang lebih yang ada diindonesia , termasuk koperasi syariah hanya sekitar 28,5%  yang aktif  dan lebih sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik , partisipasi keanggotaan yang optimal , usaha yang focus, terlebih lagi skala usaha yang besar, padahal koperasi selalu didengung-dengungkan sebagai soko guru perekonomian, namun ironisnya koperasi justru jauh tertinggal dari badan usaha lainnya dan cendrung dianggap sebagai badan usaha kelas dua.

Kebutuhan dan keinginan akan koperasi syariah

Perkembangan situasi terkini perkoperasian syariah diindonesia memperlihatkan gejala-gejala yang menggembirakan , hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya koperasi-koperasi yang bergerak dari system konvensional melakukan konversi atau perubahan pola ke system syariah, apakah hal ini disebabkan oleh trend yang cendrung berkembang akhir-akhir ini bahwa yang di inginkan masyarakat adalah usaha yang terlepas dari riba sesuai dengan ajaran Agama itu sendiri atau memang kebutuhan dari pada anggota koperasi itu sendiri, yang merasa bahwa nilai-nilai koperasi yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama ini lebih bersifat adil bagi anggota itu sendiri,  hal ini masih perlu dicermati.

Disumatera barat sendiri perkembangan koperasi syariah ini cukup cepat dan signifikan , hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang memperlihatkan trend  terjadinya kenaikan pertumbuhan koperasi syariah ini, sebutlah  dikabupaten Agam, Bukittinggi ,Payakumbuh, solok, padang panjang dan beberapa kabupaten kota lainnya , bahkan dikota padang sendiri sebagai ibukota provinsi perkembangannya sangat cepat dan diikuti oleh kebijakan dan dukungan penuh dari pemerintahan kotanya.

Dalam realita yang terjadi ini, apakah kecendrungan  dan fenomena yang ada ini merupakan kebutuhan ataukah keinginan dari masyarakat  yang menjadi anggota koperasi itu sendiri perlu ditelaah dan di lihat faktanya secara langsung, manusia memiliki kebutuhan dan juga keinginan, keduanya adalah hal yang berbeda, kebutuhan bersifat mengikat sementara keinginan tidak bersifat mengikat.

Kebutuhan terutama kebutuhan dasar memiliki sifat yang mengikat artinya, kebutuhan tersebut wajib atau harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup, Sedangkan Keinginan tidak bersifat mengikat, karena jika suatu keinginan tidak terpenuhi keberlangsungan hidup tidak akan terganggu selama kebutuhan tetap terpenuhi.

Demikian juga yang terjadi dalam fenomena perkembangan koperasi syariah saat ini, dalam realita yang terjadi banyak diantara Anggota-anggota koperasi yang ada ini menginginkan pola koperasi nya berubah ke pola syariah, tetapi setelah perubahan itu dilakukan justru mereka merasa tidak paham dengan system dan pola yang ditetapkan, bahkan beberapa cendrung mengatakan sulit dalam pelaksanaannya, akibatnya beberapa koperasi cendrung melaksanakan dan memakai merek syariah ini, tetapi mereka tidak betul-betul serius dalam memenuhi semua persoalan pokok yang wajib harus dilakukan oleh sebuah koperasi syariah terutama dalam hal Keabsahan dan kehalalan produk yang di Akadkan, bahkan aturan yang mewajibkan seluruh kegiatan operasional dan usahanya harus diawasi oleh dewan pengawas syariah malah diabaikan dan cendrung diulur-ulur waktunya dengan Alasan masih dalam penyesuaian, sehingga perlu disimpulkan bahwa perobahan dari konvensional ke system syariah yang  dilakukan, apakah keinginan ini sebatas karena mereka merasa sebagai individu yang agamis dan merasa tidak mau dicap sebagai pelaku ribawi ataukah meniru trend-trend perubahan koperasi-koperasi lainnya. Wallahu’alam.

Disisi lainnya ada beberapa koperasi yang betul-betul serius berobah dari konvensional ke system syariah , mereka betul-betul berusaha menerapkan aturan dan pola syariah yang sesuai dengan Ajaran Agama dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, semua aspek berusaha mereka penuhi termasuk didalamnya pengawasan oleh dewan pengawas Syariah sendiri sebagai suatu ketentuan yang wajib dipenuhi sesuai amanat peraturan tentang koperasi syariah, Semua aspek berusaha dikaji, semua anggota berusaha di edukasi dan semua teknis pelaksanaan berusaha mereka penuhi sesuai pola syariah yang ditetapkan, Apakah ini adalah bentuk keseriusan dalam rangka memenuhi rasa kebutuhan mereka ataukah dorongan lain dari rasa butuh atas suatu kenyamanan dan kehalalan dalam melakukan usaha,sesuai dengan kewajiban beragama, Wallauhu’alam.

Yang jelas inilah dua sisi yang terjadi saat ini dalam trend perkembangan dan maju nya beberapa koperasi yang berbasis pada pola syariah saat ini, semoga saja semua yang dilakukan ini sesuai dengan niat-niat kebaikan dan menuai hal yang baik pula dimasa depan. Semoga bermanfaat

Referensi: Dianalisis dari berbagai sumber 

Editor : Mas Andre Hariyanto