Pentingnya Memaknai Arti “Politik” Di Era Millenial

Pentingnya Memaknai Arti “Politik” Di Era Millenial

SUARA UTAMA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketentuan ini menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan checks and balances oleh DPR. Kesetaraan kedudukan antar lembaga negara agar lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dapat saling mengontrol dan mengawasi. Sehingga tidak ada lagi lembaga negara dengan mudah menjatuhkan lembaga negara yang lain.

Dari pada hal ini maka dapat dimaknai dan ditafsirkan bahwa politik adalah ranah kepentingan, artinya sebagai instrumen guna mencapai tujuan dengan tidak memperhatikan legal atau ilegal, selama cara yang dilakukan mampu untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan. Sebagai ikhtiar untuk mencapai produk hukum yang lebih responsif, agaknya demokratisasi di bidang politik ialah suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Mengingat pada kasus yang terjadi terhadap ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK DPRD DKI) yang diduga melanggar tata tertib dalam penyelenggaraan rapat pada 27 September pada interpelasi Formula E, maka layak perlu ditinjau dari gagasan atau pemahaman awal dimana perlunya kita memahami politik sebagai langkah dan capaian untuk mewujudkan demokratisasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif.

Hubungan antara politik dan hukum dapat dilihat, baik dari segi das sollen maupun das sein. walaupun dari segi “das sollen’ ada asumsi bahwa politik wajib patuh pada ketentuan hukum, tapi dari segi “das sein”, terbukti bahwa dalam kenyataannya memang hukumlah yang ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatar belakanginya, hal ini terjadi karena sistem politik mempunyai daya tarik atau magnet sangat besar daripada hukum itu sendiri, maka ketika harus berbenturan sama politik, hukum berada pada posisi yang lebih lemah.

Sehingga sebuah contoh mengenai kasus yang menyeret Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi jika ditinjau dari skema politik yang mengarah cita hukum di Indonesia dipandang menjadi dilematis antara unsur kepentingan satu sama lain untuk menerapkan tujuan negara dalam pembentukan Hukum. Inilah fakta yang terjadi pada proses pembentukan Hukum  jalannya Politik Hukum di Indonesia . Maka dengan berlandaskan Konsep dasar Politik Hukum diharapkan memang Politik & Hukum dapat berjalan sesuai apa yang disebutkan sebagai tujuan negara. Terutama dalam pembentukan Hukum di Indonesia dimana diperlukan konfigurasi politik yang seimbang antara para anggota Dewan sebagai representasi publik, sesuai dengan substansi Undang – Undang tanpa merugikan pihak manapun.

Pada dasarnya politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Hal ini bisa disebut dengan politik kepentingan bukan kepentingan politik. Politik kepentingan tentu berbeda dengan kepentingan politik.Kata kepentingan pada istilah kepentingan politik memiliki konotasi makna yang mengarah pada berbagai kepentingan-kepentingan.Artinya, politik dipahami hanya sebagai alat untuk meraih banyak kepentingan, yang digerakkan oleh individu, kelompok, golongan, dan sebagainya.Sedangkan kata kepentingan pada istilah kepentingan politik memiliki makna yang mengarah pada (hanya) satu kepentingan, yang digerakkan oleh suatu kelompok kepentingan, yakni kepentingan politik itu sendiri, yang disebut diawal tulisan ini sebagai kebaikan bersama.Terkait kelompok kepentingan, partai politik adalah termasuk salah satu bagian dari kelompok kepentingan ini, yaitu kelompok kepentingan yang institusional, yang bergerak dibawah payung konstitusi atau Undang-undang.

Jadi mampu kita memaknai bahwa Kepentingan dalam hal ini menjadi dasar inti pemahaman dan hal penting terlebih kepada langkah partisipasi publik untuk melandasi terciptanya sebuah kepentingan politik untuk proses pembentukan Hukum Indonesia kedepan.

Kita sebagai orang yang memiliki intelektualitas sebenarnya harus membenahi kembali cara berpolitik kita. Ilmu yang kita dapatkan haruslah untuk mencari solusi dan membangun ketika ingin mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.Selain itu, haruslah ditanamkan sifat bijaksana dalam mengambil keputusan, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri maupun kelompok. Kita harus menyadari bahwa politik itu sangat penting, karena politik tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita.

Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi: (i) pembangunan hukum, baik pembentukan hukum maupun pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Dilansir dari pendapat salah seorang Pengurus Partai Luthfi Alfikri Kustiyo (kamis, 03/03/2022), S.T yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Partai Gelora DPW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau menuturkan bahwa dalam lingkup Politik yang dipandang dari perspektif Hukum Indonesia pada proses pembentukan hukum bertumpu pada manusianya yang berbudi pekerti luhur. Artinya Pada proses berjalannya pembentukan Hukum Indonesia yang melibatkan unsur politik didalamnya perlu adanya manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan tercipta sebuah gagasan politik pembentukan hukum  yang bersih dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Karena sejatinya para Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di kursi kekuasaan adalah wujud dari representasi rakyat untuk menyuarakan hak – hak dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan demi kemakmuran rakyat.

Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Perwujudan negara hukum Pancasila merupakan bentuk prismatik dari semua sistem hukum, yaitu bergabungnya semua unsur baik dari semua sistem hukum yang ada.

Disisi lain Salah seorang pengurus Partai Fraksi PPP Rudianto, S.Pd  (Jumat, 04/03/2022) memiliki pandangan lain, beliau memaknai sebuah politik adalah suatu langkah atau upaya yang bisa untuk mewakili rakyat dalam pembentukan Hukum Indonesia dengan cara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sehingga dapat diasumsikan makna Politik adalah lekat kaitannya dengan urusan kemakmuran rakyat dan dengan cara seperti itulah suara – suara dan harapan rakyat mampu direalisasikan.

 

Sumber :

Foto repro : https://pixabay.com/photos/politics-political-election-letters-2361943/

Mia Kusuma Fitriana, “PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA,” Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 7, no. 1 (2019): 1–23, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Taufikurrahman Taufikurrahman and Wahyu Hidayat, “Dinamika Politik Kelas Menengah Indonesia: Pergulatan Politik ICMI Membangun Demokrasi Di Era Orde Baru,” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat (2020).

Imawanto, I., Yanto, E., Fahrurrozi, F., 2021. Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 12, 163. doi:10.31764/jmk.v12i1.2928

Abdulkadir B. Nambo, Muhammad R. Puluhuluwa, Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (suatu Telaah dari Sistem Politik), MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.21 No. 2, 2005, 262-265, h. 262

Richard Bellamy and Andrew Mason, eds., Political Concepts, (Manchester: Manchester University Press) 2003, h. 32

Bukido, R., Makka, M.M., … Hasan, F., 2019. Ilmu dan Kepentingan Politik Tinjauan Hukum Islam. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 4, 69. doi:10.29240/jhi.v4i1.780

Dadan Muttaqien, “Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM, hlm 23; Lihat juga Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 30-31.