Pindah Ibu Kota Negara Baru, “Prematur” ??

Oleh: Waftachul Alim, S.Kep., M.H., C.LA-ALC

SUARA UTAMA, CIREBON – Masalah Ibu Kota Negara (IKN) sudah tentu bukanlah isu semata dan bukan kabar angin. Wacana ini sudah digaungkan oleh presiden RI Jokowi pada 2019 yang lalu dalam sidang tahunan. Jokowi mengemukakan bahwa Ibu Kota Negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang harus segera dilakukan.

Berbagai macam aspek pertimbangan-pertimbangan dari seluruh pihak-pihak pemangku kebijakan terkait akan dilakukan perpindahan ibu kota ini kemudian pemerintah memulai dengan menyusun RUU IKN hingga untuk disahkan menjadi UU IKN. Pembahasan masalah tersebut diwarnai dari drama yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama apalagi pada tahun 2020 Indonesia dihadapkan dengan pandemi covid-19 sehingga terbaginya fokus antara IKN dan Covid-19. Maka dari itu kebijakan prioritas dari pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 selalu ditunggu masyarakat Indonesia.

Terkait dengan anggaran IKN pada September tahun 2019 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran APBN untuk pemindahan IKN hanya sekitar Rp. 89,4 Triliun (19,2 %) dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN yang baru, Rp.123,2 Triliun (26,4 %) dari pendanaan swasta dan Rp. 253,4 Triliun (54,4 %) dari kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha. Kemudian pada pekan ini, pemerintah menegaskan bahwa kontribusi APBN untuk IKN yang baru ke Kalimantan Timur melambung tinggi tidak sesuai dengan rencana anggaran awal yaitu menjadi sekitar Rp. 466 Triliun (53,5 %) dari kebutuhan anggaran pemindahan IKN yang baru.

Perpindahan Ibu Kota Negara akan segera terwujud walaupun berdampingan dengan Covid-19. Mimpi akan menjadi kenyataan. Jalan panjang akhirnya setelah disahkannnya RUU IKN pemerintah akan membangun Ibu Kota baru di Kalimantan secara bertahap hingga 2024 akan datang. Pemerintah dengan keseriusannya selalu menunjukkan bahwa Ibu Kota Baru segera terwujud, namun pada kenyataannya ini sepertinya proyek pembangunan IKN terlalu terburu-buru sehingga belum kelihatan matang. Bayangkan hanya dalam hitungan beberapa tahun Ibu Kota Baru akan terbentuk. Seharusnya pemerintah berfokus pada masalah pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia akibat dari dampak Covid-19.

Selain dari pada itu bencana yang melanda di Indonesia menambah sulitnya ekonomi merangkak naik kemudian jika kita hubungkan dengan beban anggaran negara untuk IKN ini sangat besar dan selalu berubah-ubah ini juga bisa membuat persepsi masyarakat bahwa belum matang dalam perencanaan IKN ini dan sebaiknya pemerintah meninjau ulang tentang prioritas untuk negeri ini.